nusakini.com-- Presiden Joko Widodo berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan ekonomi, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan dan membuka lapangan pekerjaan. Demikian yang disampaikannya dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2018di Gedung MPR/DPR RI, kemarin.

• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023
• Menkeu Sampaikan Realisasi Anggaran PC PEN Hingga 13 Mei 2022 Mencapai Rp80,79 Triliun

Presiden bersyukur meskipun Indonesia berada di tengah perlambatan pertumbuhan perekonomian global, pelemahan harga komoditas global, dan kondisi geopolitik yang belum sepenuhnya kondusif, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun pada periode 2014-2016.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga naik menjadi 5,01 persen di semester I tahun 2017 karena didorong oleh perbaikan kinerja ekspor dan peningkatan investasi. “Alhamdulillah, berkat kerja keras kita bersama dan atas perkenan Allah SWT, pembangunan ekonomi nasional telah menunjukkan capaian yang cukup menjanjikan,” ungkapnya. 

Sebagai informasi RAPBN Tahun 2018 memiliki tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan” disusun oleh Pemerintah dengan berpedoman pada tiga kebijakan utama, yaitu: (1) Optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara; (2) Penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas, sinergi antara program perlindungan sosial, refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik; serta (3) kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. (p/ab)